Begitu banyak orang heran dengan Pulau Lombok. Dengan diameter sekitar 70 kilom
eter diukur dari Ampenan di sisi barat hingga ujung Kabupaten Lombok Timur, Pulau Lombok masih dianggap sulit menandingi Bali dari sisi pariwisata. Padahal, puluhan obyek wisata eksotik bersemayam di pulau yang memiliki tiga kabupaten dan satu k
ota ini. Mulai dari Senggigi dan Gili Trawangan yang kadung popular di Lombok Barat, hingga pantai Kuta dan Surga di kawasan Lombok Tengah, tak jauh dari Mataram.
Situasi keamanan dan politik lokal yang kerap memanas di Lombok, mungkin menjadi pemicu atensi wisatawan asing maupun domestik untuk berkunjung lebih lama di sini. Yang lebih menyedihkan, Lombok, khususnya Mataram sebagai magnet propinsi NTB, konon tak banyak berubah dalam kurun satu dekade terakhir. Malahan NTB juga digolongkan sebagai salah satu propinsi termiskin di republik ini. Masya Allah…! Padahal sumber daya alam maupun kualitas intelektual masyarakat NTB cukup mumpuni.
Medio Juni 2007 lalu, tepatnya tanggal 12 – 15 Juni, saya berkesempatan berkunjung ke Lombok. Masih tetap mengusung program Lokakarya Manajemen Pers bagi penerbit lokal, yang dihelat kantor saya, SPS Pusat bekerjasama dengan Dewan Pers. Tiga puluh peserta dari penerbitan pers cetak se-NTB kami undang pada forum yang berlokasi di hotel Lombok Raya, tak jauh dari kawasan Cakranegara.
Letak geografinya yang hanya berjarak tempuh lk 1 jam perjalanan feri dari pelabuhan Benoa, Bali, membuat sebagian komunitas Hindu menghuni kota Mataram dengan konsentrasi di sekitar Cakranegara. Sekujur mata memandang di sekitar kawasan ini, banyak dijumpai bangunan fisik bercorak arsitektur Bali dan Hindu. Meskipun demikian, secara mayoritas penduduk Lombok menganut Islam, dan nafas religi Islam sangat kental di Pulau ini. Tak heran jika muncul julukan Lombok sebagai “Pulau Seribu Masjid”. Lantaran hampir di setiap desa atau kalurahan terdapat sebuah masjid. Kabupaten Lombok Timur, misalnya, juga dikenal sebagai daerah yang memiliki pondek pesantren lumayan banyak. Kota tua Ampenan bikinan Belanda, yang didominasi bangunan gaya Belanda, menjadi ikon lain pulau Lombok.
Siang jelang sore waktu setempat, saya dan kawan-kawan dari kantor mendarat di bandara Selaparang, Ampenan. Usai memberesi bagasi, kami segera meluncur ke hotel Lombok Raya, dengan singgah sejenak di Cakranegara untuk mengisi perut, menyantap menu ayam Taliwang, salah satu makanan khas Lombok. Gurih dan sedap rasa ayam Taliwang segera menyergap selera kami untuk dilahap sampai tuntas.
Di Mataram, tak banyak media harian yang terbit. Hanya ada tiga harian yang selama ini konsisten melayani pembaca di kota ini maupun ke seluruh Lombok dan NTB. Pertama dan terbesar adalah Harian Lombok Pos, satu grup dengan Jawa Pos. Berikutnya, adalah harian NTB Pos dan belakangan lahir Harian Suara NTB yang masuk dalam kelompok Bali Post. Harian Bali Post sendiri juga masuk ke Mataram, meski saya yakin penetrasinya tidak terlalu besar. Sehingga pantaslah jika kini mereka menerbitkan koran harian berbasis di Mataram berlabel Suara NTB tadi.
Selebihnya di Mataram dan sekitarnya pasar pembaca diisi oleh suratkabar mingguan (SKM), tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Sebangun dengan di daerah lain, pasar media cetak di NTB –sebagian diantaranya– masih banyak menggantungkan pada iklan dari pemerintah daerah setempat. Seperti iklan ucapan selamat, informasi lelang pengadaan barang, dan sponsor artikel.
Ketika saya berada di Mataram, muncul kabar santer bahwa pemerintah propinsi NTB baru saja mendistribusikan ”dana pembinaan bagi pers daerah” kepada puluhan penerbit se-NTB dengan nilai miliaran rupiah. Koran-koran seperti Lombok Pos dan NTB Pos tak ketinggalan ikut kecipratan rezeki nomplok tersebut. Saya sendiri tidak tahu apa maksud pemberian bantuan semacam itu. Jika arahnya adalah untuk kepentingan pemberdayaan penerbitan pers, semestinya dana itu lebih baik dimanfaatkan untuk program pendidikan bagi para wartawan dan tenaga pemasaran penerbitan pers setempat.
Yang menarik, situasi di Mataram khususnya dan NTB secara umum, belakangan ini semakin memanas seiring meningkatnya suhu politik menjelang Pilkadasung pada Juni 2008. Walau masih setahun lagi Pilkadasung propinsi akan digelar, ancang-ancang para kandidat sudah kian terlihat. Sekurangnya saya mencatat ada beberapa nama yang sedang bersiap dalam etape menuju kursi DR-1 (DR adalah kode nomor polisi Lombok) alias Gubernur NTB. Mereka adalah Lalu Serinata (Gubernur incumbent), Wagub NTB, Rektor Unram, Sekda Propinsi NTB, Tuan Guru Bajang (salah satu ulama tersohor di Lombok), Ismail Husni (pemilik harian Lombok Pos), Harun Alrasyid (anggota DPD), Irjen (Purn) Farouk (mantan Gubernur PTIK), dan masih banyak yang lain.
Diantara tiga harian umum yang saya sebut di muka, dua diantaranya kini juga menjadi perbincangan publik media di Mataram. Pasalnya, secara tertutup maupun terbuka, kedua harian ini –Lombok Pos dan NTB Pos—dikait-kaitkan sebagai ”kendaraan politik” dua calon Gubernur NTB mendatang. Lombok Pos jelas akan berorientasi kepada sang pemilik yang juga berniat maju ke pilgub, yakni H Ismail Husni. Sementara NTB Pos, santer terdengar di belakangnya mendapat pasokan dana dari Lalu Serinata, gubernur sekarang. Bahkan beberapa kawan penerbit di Mataram sempat membisikkan kepada saya, jika diantara bantuan ”dana pembinaan pers” yang dikucurkan Pemprov NTB tadi, alokasi terbesar jatuh kepada NTB Pos. Wallahualam..!
Jika ini benar, maka perseteruan antar koran lokal yang sama-sama mengusung kandidat gubernur itu tak mungkin terelakkan lagi. Dalam situasi seperti ini, yang akan menikmati keuntungan justru koran dan media cetak mingguan lain yang masih menjunjung sikap independensi mereka. Bisa dimaklumi, kelak, jika iklan-iklan kandidat gubernur H Ismail Husni tak bakal dipasang ke harian NTB Pos. Pun sebaliknya, iklan-iklan kandidat gubernur Lalu Serinata mustahil mau dipasang di Lombok Pos.
Patut disayangkan, memang. Saya sendiri cenderung berpendapat, seyogianya pemilik kedua harian ini, jika benar-benar hendak maju ke pemilihan gubernur mendatang, tak usah terlalu eksplisit mengumbar hasrat politiknya menggunakan kendaraan media mereka masing-masing. Selain akan menjadi blunder politik –yakni mengurangi independensi media mereka—juga bakal mendapat empati negatif dari publik pembaca. Dipersepsi sebagai koran partisan. Sebuah sikap yang sejatinya sangat dihindari media cetak manapun.
Lepas dari potret politik terbaru di Lombok yang terkesan kuat memanfaatkan media lokal terlalu mencolok, saya memperoleh kesan pasar media di NTB sebenarnya belum terlalu menggembirakan. Dengan populasi Pulau Lombok yang kurang dari 4 juta jiwa, penetrasi oplah media di pulau ini –berdasarkan perhitungan kasar hasil bincang-bincang dengan kawan-kawan di Mataram— tak lebih dari 50 ribu eksemplar per hari. Disamping tiga harian umum yang konsisten terbit, pada umumnya media cetak lokal di NTB hadir dengan konsep mingguan umum. Oplah mereka pun, hanya dalam kisaran 500 – 2000 eksemplar.
Di luar pulau Lombok, masih di propinsi NTB, terdapat dua harian lain yang cukup eksis. Mereka adalah Bima Ekspres di kota Bima, pulau Sumbawa, dan Radar Bima. Khusus Radar Bima, dilahirkan dari rahim Lombok Pos. Boleh jadi, kehadirannya untuk menyaingi Bima Ekspres yang sudah terbit sejak tahun 2000.
Beberapa kelemahan klasik sebagaimana dialami media-media cetak lokal di luar pulau Jawa, saya jumpai pulau dalam forum lokakarya ini. Rata-rata mereka memiliki kelemahan di bidang kualitas SDM. Miskinnya lapangan kerja baru yang bisa dimunculkan oleh pemerintah propinsi maupun kota dan kabupaten di NTB, disikapi para penerbit media lokal di sini sebagai alternatif lapangan kerja yang bisa diharapkan. Yang memprihatinkan, saya sempat mendengar ungkapan –meski ini terjadi ketika belakangan saya mengunjungi Kota Bima (6 – 9 Juli)—dari seorang penerbit media cetak lokal di NTB, “Ketimbang menganggur, bang, mendingan kami membuat koran.” Masya Allah..!
Kesempatan kerja yang sempit dan meningkatnya laja pengangguran terbuka, menjadikan pilihan anak-anak muda –rata-rata penerbit media mingguan di NTB adalah anak-anak muda (kisaran 30-an awal)—ini mempertaruhkan kredibilitas dan martabatnya untuk menerbitkan koran-koran mingguan. Meskipun dengan modal pas-pasan. Koran mereka dicetak dalam wujud foto copy, misalnya.
Tak heran, jika kemudian diantara mereka sempat menanyakan kepada kami, apakah penerbitan pers dengan cetakan foto copy dilarang? Atau, bagaimana dengan media mingguan yang dicetak menggunakan printer bubble jet? UU No. 40/1999 tentang Pers memang tidak secara eksplisit melarang format foto copy atau printer bubble jet dalam penerbitan pers. Yang diharuskan, antara lain adalah, penerbitan pers bersangkutan mesti berbadan hukum. Bentuknya bisa dari mulai koperasi, yayasan, CV, hingga PT. Nah, soal inilah yang agak bermasalah. Saya menjumpai, beberapa diantara mereka masih belum berbentuk badan hukum.
Secara legal formal, setiap usaha yang mengarah kepada bisnis, semestinya harus memiliki izin badan hukum atau badan usaha. Karena ini akan menyangkut pelbagai aspek turunan, semacam perpajakan, transaksi perbankan, dan sebagainya. Masalah lain juga akan muncul, karena UU Pers mengamanatkan bahwa penerbitan pers bersangkutan harus mencantumkan nama dan alamat percetakan yang digunakan pada bagian box redaksi. Kalau mereka mempergunakan bentuk foto copy atau dicetak dengan mesin printer biasa, jelas klausul ini tidak bisa mereka penuhi. Alias, bisa disebut melanggar UU Pers.
Temuan-temuan semacam ini, buat saya tidak terlalu aneh, mungkin karena kerap mendapati saat berjumpa dengan penerbit-penerbit lokal di daerah lain di luar pulau Jawa.
Kelemahan lain, masih menyangkut kelemahan SDM, adalah miskinnya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk dan pemasaran penerbitan mereka. Ujung tombak pasar bagi sebagian penerbitan di NTB adalah kantor-kantor pemerintah kota, kabupaten, dan propinsi. Karena itu aneh bagi saya, ketika ada sebuah penerbitan di NTB yang dengan bangga menyebutkan dalam salah satu halamannya, jika penerbitannya “terdaftar di kantor BIKD (Badan Informasi dan Komunikasi Daerah) NTB”. Padahal tak ada kewajiban bagi penerbit pers sekarang untuk mencatatkan namanya di kantor BIKD atau Kominfo lokal. Seperti ketika masih berlaku rezim SIUPP di masa Orde Baru, yang mengharuskan penerbit pers terdaftar di Departemen Penerangan.
Dengan hanya mengandalkan pasar pada komunitas kantor-kantor Pemkab, Pemkot, dan Pemprov, bisa dibayangkan berapa besar penetrasi pasar mereka. Saya pun memberikan pendapat kepada kawan-kawan ini, bahwa semestinya mereka harus menjadi “koran rakyat”. Penerbitan pers yang mengakar kepada pembaca masyarakat secara umum, dan bukannya sekadar dibaca oleh aparat pemerintah daerah.
Kekuatan sebuah penerbitan pers adalah ketika memperoleh legitimasi pasar dari masyarakat luas sebagai pembacanya. Sehingga penerbit pers tersebut bisa menjual potensi dan profil pasar pembacanya kepada calon pemasang iklan secara lebih efektif.
Mata rantai kelemahan koalitas SDM tersebut akhirnya menjalar pada koalitas isi penerbitan mereka. Saya menjumpai pada beberapa penerbitan di NTB masih kerap terdapat kesalahan-kesalahan logika bahasa dan struktur kalimat yang “njelimet”. Alias sulit dimengerti apa yang dimaui oleh wartawan dalam tulisannya. Implikasinya, hal ini tentu akan menyebabkan pembaca merasa malas membaca tulisan-tulisan itu. Belum lagi soal kode etik jurnalistik yang masih sering terabaikan. Menulis seseorang yang belum tentu terbukti bersalah –dalam kasus dugaan korupsi, misalnya—tidak diperkenankan mempergunakan nama terang dan harus mencantumkan kata seperti ”diduga bersalah”. Kecuali merupakan hasil kutipan penyelidikan yang telah usai dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan, yang karenanya boleh dicantumkan nama terang si empu nama tersangka atau terdakwa.
Saya juga mencoba membantu mereka untuk mengarahkan agar tidak selalu terjebak pada segmentasi dan positioning produk sebagai media cetak umum. Misalnya dengan menggarap komunitas sekolah atau anak-anak. Lewat cara ini, persaingan berdarah-darah memperebutkan pasar pembaca dan pengiklan yang belum besar bisa disiasati dengan cara yang lebih cerdik. Sekaligus menjadikan mereka menemukan pasar-pasar pembaca anyar yang tidak kalah potensinya untuk digarap dalam jangka panjang
.
